Kunci Sukses Akreditasi Sekolah

Kunci Sukses Akreditasi Sekolah- Agar akreditasi sekolah dapat sukses tentunya administrasi sekolah harus lengkap. Adapun berbagai komponen administrasi yang harus ada atau dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

KOMPONEN	NO. BUTIR	BUKTI FISIK	KETERANGAN
1.STANDAR ISI Buku I KSTP (landasan) Terdiri dari: BAB I Pendahuluan a. Latar Belakang b. Tujuan c. Prinsip KTSP (sesuai karakteristik sekolah/ madrasah) BAB II Tujuan a. Tujuan Pend b. Visi c. Misi d. Tujuan Sekolah/ Madrasah BAB III Struktur dan Muatan KTSP a. Mapel b. Mulok c. Kegiatan Pengem-bangan Diri d. Pengaturan beban belajar e. Ketuntasan belajar f. Kenaikan kelas dan kelulusan g. Pend.Kecakapan hidup h. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global BAB IV Kalender Akademik	1	Buku Dokumen I KTSP
	2	Berita Acara Pengembangan Kurikulum dilampiri undangan, daftar hadir, risalah SK Tim Pengembang Kuikulum
	3	Buku I KSTP
	4	1.         Berita Acara Rapat Perencanaan Penyusunan KTSP dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. 2.         BA Pelaksanaan Workshop penyusunan KTSP dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. 3.         BA Reviu dan Revisi dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. 4.         BA Finalisasi KTSP dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. 5.         BA Pemantapan dan Penilaian dilampiri undangan, daftar hadir, risalah. 6.         BA pendokumentasian dilampiri dokumen, print out KTSP dan softcopy.
	5	1.         Dokumen pelaksanaan pengembangan diri: 2.         Dokumen pengajian, pramuka, PMR, remidi, dokumen pembelajaran di luar kelas/di alam, kegiatan sosial, budaya. 3.         Buku KTSP
	6	Buku sumber mapel Mulok Kabupaten harus tim penyusunnya melibatkan instansi terkait, Dewan Pendidikan, Ketua PGRI.
	7	4 jenis layanan BK
	8	Program Ekstrakurikuler (minimal 4 jenis kegiatan ekstra).
	9	Silabus kesesuaian SK, KD, Indikator.
	10	1.         Jadwal pelajaran RPP, jurnal mengajar. 2.         Catata satu jam tatap muka 35 menit 3.         Jumlah jam pelajaran per minggu kelas I – III = 29-32 jam; kelas IV-VI = 34 jam 4.         Jumlah minggu efektif per tahun 34 – 38 minggu
	11	Dokumen tugas terstuktur dan tidak terstruktur hasilnya yang telah ditandatangani OT dan telah dinilai (bila media memungkinkan dan nilai)
	12	1.         Dokumen II KTSP, Silabus, RPP 2.         Permendiknas 22 dan 23 Tahun 2008. 3.         BA penyusunan KTSP dan risalahnya
	13	1.         Silabus setiap kelas, lihat aspek yang termuat dalam silabus (ada 7 langkah) 2.         SK dan KD, Materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator jenis penilaian yang digunakan alokasi waktu sumber belajar.
	14	Silabus setiap mapel disusun oleh guru

	15	Silabus setiap mapel (sekolah harus punya)
	16	BA rapat dewan guru yang membahas KKM dilampiri daftar haidr, dan risalah rapat.
	17	1.         Dokumen proses penentuan KKM (risalah rapat) harus memuat unsur: 2.         Karakteristik siswa, karakteristik mapel, kondisi satuan pendidikan
	18	1.         Kalender kademik sekolah, minimal ada 4 kegiatan: a.         Awal tahun b.         Minggu efektif c.         Waktu pembelajaran efektif d.        Hari libur 2.         Idealnya rinci semua kegiatan yang dilakukan sekolah/madrasah
II.STANDAR PROSES	19	RPP setiap maple	10 A, 7-9 B, 4-6 C
	20	RPP penyusunannya memperhatikan 6 prinsip	76% lebih A, 51-75 B, 26-50 C, 1-25 D
	21	Observasi pembelajaran, harus memenuhi 4 syarat: 1) jumlah PD/kelas 28, 2) beban mengajar guru minimal 24 jam tatap muka dalam satu minggu, 3) buku teks pemilihannya lewat rapat guru dengan pertimbangan komite (lampiran BA, rapat pemilihan buku) yang diketahui komite, rasio ini didampingi oleh buku pengayaan (LKS), referensi sumber lainnya dan, 4) pengelolaan kelas mengikuti kaidah: a-k
	22	Hasil supervisi kepala sekolah (instrumen yang telah terisi hasil supervisi)	Persentase = no 20
	23	Buku II (RPP), dilihat apakah kelas I-III menggunakan pendekatan tematik	3 kelas tematik A
	24	Buku II (RPP), dilihat apakah kelas IV-VI menggunakan pendekatan maple	3 kelas mapel A
	25	1.         Program pengawasan kepala sekolah 2.         Buku tamu kelas 3.         Hasil pemantauan/monitoring PBM oleh sekolah yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar
	26	Laporan pelaksanaan supervisi pembelajaran yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dengan 4 cara: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, konsultasi.
	27	Dokumen hasil evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah
	28	Laporan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan
	29	Dokumen tindak lanjut (memberikan reword, panishment, pemberian kesempatan para guru mengikuti pelatihan/penataran	Persentase = no 20
III.STANDAR KELULUSAN	30	Buku I KTSP (lihat KKM kelompok mapel (IPTEK))	KKM 75/lebih A, 70-74,99 B, 65-69,99 C. 60-64,99 D
	31	Dokumen pemanfaatan bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, internet
	32	RPP IPA dan RPPS IPS
	33	Dokumen mengunjungi perpustakaan, mengakses internet, ke museum, cagar budaya, dan lain-lain Misalnya beupa surat permohonan ke pengelola museum, cagar budaya, dan lain-lain
	34	RPP semua mapel (membaca dan menulis)	Persentase = no 20
	35	RPP semua mapel (menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik)
	36	Dokumen kegiatan seni dan budaya (foto) Pentas seni, pameran lukisan, latihan tari, latihan musik, keterampilan membuat karya seni	4 jenis kegiatan A
	37	-      Tata tertib sekolah -      Dokumen sosialisasi tata tertib sekolah -      Catatan pelanggaran tata tertib sekolah	Tidak ada PD yang melanggar A
	38	Dokumen kegiatan satu tahun tentang: -      Peringatan hari besar nasional -      Peringatan hari besar agama -      Pentas seni budaya berbagai negara -      Peringatan bulan bahasa nasional & internasional	4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan B 2 jenis kegiatan C 1 jenis kegiatan D
	39	-      Dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan setiap minggu sekali. Misal Jum'at bersih. -      Program sekolah tentang 5K -      Tempat cuci tangan setiap kelas/ruang -      Program dan tempat menggosok gigi PD -      Tempat sampah di setiap ruang
	40	Dokumen kegiatan menjalankan ajaran agama: -      Pembiasaan memberi salam -      Pembiasaan membaca doa -      Pembiasaan beribadah -      Sholat dhuhur berjamaah -      Infaq Jum'at -      Kegiatan lain bernuansa keagamaan	Setiap minggu 4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan B 2 jenis kegiatan C 1 jenis kegiatan D
	41	Dokumen kegiatan satu tahun tentang: -      Peringatan hari besar nasional -      Peringatan hari besar agama -      Pentas seni budaya berbagai negara -      Peringatan bulan bahasa nasional & internasional	4 jenis kegiatan A 3 jenis kegiatan B 2 jenis kegiatan C 1 jenis kegiatan D
	42	RPP semua mapel (memuat metode cooperatif, learning)	Persentase = no 20
	43	RPP semua mapel (memuat metode problem solving)	Persentase = no 20
	44	Karya tulis PD, misalnya portofolio PD, karya PD di Mading, laporan hasil wisata PD, buletin inretnal PD, dokumen presentasi dan lain-lain
	45	Dokumen hasil karya PD yang memperoleh penghargaan, seperti keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, berhitung
	46	Dokumentasi UASBN (amati rata-ratanya)	Lebih dari 8,00 A. 7,01-8,00 B 6,01-7,00 C 5,01-6,00 D Di bawah 5,01 E
IV.STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	47	Foto copy ijazah yang dimiliki pendidik
	48	Foto copy ijazah yang dimiliki seua pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang dijarkan atau tidak
	49	RPP disesuaikan dengan prinsip-prinsip pembelajar Dokumen penilaian kompetensi pedagogik guru oleh kepala sekolah
	50	Dokumen pengaduan dari masyarakat DP3 guru Dokumen penilaian kompetensi, kepribadian guru oleh kepala sekolah
	51	BA rapat dewan guru yang dilampiri undangan, daftar hadir, risalah rapat
	52	Daftar hadir gur dan karyawan
	53	Sertifikat pendidik, SK kepala sekolah, dan jadwal mengajar
	54	Foto copy Ijazah Kepala Sekolah dan PT terakareditasi
	55	Surat keterangan pengalaman mengajar
	56	Dokumen penilaian kompetensi, kepribadian dari atasan langsung
	57	Data lulusan yang diterima di SMP/MTs
	58	Buku keuangan koperasi sekolah, kantin sekolah, dokumen penggalangan dana dan DUDI (kemampuan dalam membiayai kegiatan esktra)
	59	Surat perjanjian kerjasama dengan pihak lain
	60	Jadwal supervisi dan hasil pelaksanaan supervisi Buku supervisi guru kelas/guru mapel
	61	Foto copy ijazah tenaga administrasi dan pendidikan menengah
	62	Kesesuaian ijazah dengan bidang tugas
	63	Foto copy Ijazah tenaga perpustakaan dan pendidikan menengah
	64	Surat penugasan sebagai pustakawan
	65	SK Kepala Sekolah: -      Penjaga sekolah -      Tukang kebun -      Tenaga kebersihan -      Pengemudi -      Pesuruh
V.STANDAR SARANA DAN PRASARANA	66	Inventaris lahan/tanah
	67	Sarana kesehatan, keselamatan, kemudahan akses penyelamatan dalam keadaan darurat
	68	Lokasi sekolah (terhindar dari gangguan pencemaran air, udara, tanah dan kebisingan)
	69	Surat kepemilikan tanah/surat kewenangan penggunaan tanah, IMB
	70	Luas lantai dengan jumlah PD 3,8m2/PD Luas bangunan 6 ruang kelas min 400 m2
	71	Bangunan sekolah yang kokoh dilengkapi pencegah kebakaran dan petir
	72	Sanitasi yang meliputi: -      Kebutuhan air bersih -      Saluran limbah -      Tempat sampah, saluran air hujan
	73	Ventilasi ruangan cukup terang
	74	Instalasi listrik 900 watt
	75	IMB dan ijin penggunaan bangunan
	76	Dokumen alokasi biaya pemeliharaan sekolah 5 tahun terakhir
	77	Memiliki ruang kelas, pepustakaan, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/ olahraga
	78	Ruang kelas yang sesuai ketentuan
	79	Ruang perpustakaan
	80	BSE buku cetak lainnya perbandingannya dengan PD 1 : 1
	81	Buku yang digunakan guru dan PD sama dengan yang ditetapkan Permendiknas Kondisi bukunya
	82	Keadaan laboratorium IPA
	83	Keadaan ruang pimpinan
	84	Keadaan ruang guru
	85	Keadaan tempat ibadah
	86	Keadaan ruang UKS
	87	Keadaan jamban
	88	Keadaan gudang
	89	Keadaan ruang sirkulasi
	90	Keadaan tempat bermain/berolahraga
VI.STANDAR PENGELOLAAN	91	Visi sekolah -      Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -      Dokumen sosialisasi cisi misi sekolah
	92	Misi sekolah -      Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -      Dokumen sosialisasi cisi misi sekolah
	93	Tujuan lembaga sekolah -      Terpampang dengan jelas dan mudah dibaca -      Dokumen sosialisasi cisi misi sekolah
	94	RKS/M 4 tahunan dan RKT tahunan
	95	Pedoman yang mengatur pengelolaan secara tertulis tentang: KTSP, Kaldik, Struktur Organisasi Sekolah, pendayagunaan pendidik/tenaga kependidikan, peraturan akademik, tatib sekolah, kode etik sekolah, BOS.
	96	Bagian struktur organisasi sekolah dan uraian tugasnya
	97	Laporan pelaksanaan kegiatan RKT tahunan
	98	Dokumen pelaksanaan kegiatan kesiswaan: -      Layanan konseling -      Ekstrakurikuler -      Pembinaan prestasi unggulan -      Daftar alumni
	99	Dokumen pelaksanaan pemgebangan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi: KTSP, Kaldik, program pembelajaran, peraturan akademik
	100	Jadwal pelajaran, piagam, sistem penghargaan, promosi, dan penempatan, mutasi
	101	Program pengelolaan sarpras yang minimal memuat: Perencanaan Pemenuhan sarpras Pendayagunaan sarpras Evaluasi dan pemeliharaan sarpras
	102	Program pengelolaan pembiayaan pendiikan minimal memuat: Sumber pemasukan Sumber pengeluaran Jumlah danah yang dikelola
	103	Dokumen kegiatan sekolah yang menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif. Misalnya: Kegiatan upacara bendera Budaya jabat tangan antara siswa dan guru Menutup pintu gerbang sekolah setelah pukul 7.00 Melaksanakan baris di depan kelas sebelum masuk
	104	BA rapat penyusunan RKS/M dilampiri dengan: -          Undangan kepada tokoh masyarakat -          Undangan kepada lembaga lain Pelaksanaan program kegiatan sekolah Dokumen bantuan dan masyarakat (tenaga, material) MoU dengan lembaga lain
	105	Program kepengawasan: BA sosialisasi program kepengawasan dilampiri: Daftar hadir dan risalah sosialisasi
	106	Dokumen laporan evaluasi diri per semester
	107	Dokumen laporan kinerja pendidik dan tendik
	108	Buku I, II, III,dan IV perangkat akreditas Tim persiapan akreditasi Bukti fisik dokumen Sarpras yang dibutuhkan akreditasi
	109	Buku agenda kasek tentang pelaksanaan tupoksi kepala sekolah
	110	Sistem informasi manajemen sekolah Misalnya: Papan informasi kegiatan sekolah, BOS, pelaksanaan pembelajaran dan lain-lain
VII.STANDAR PEMBIAYAAN	111	Catatan tahunan tentang inventaris sarpras
	112	SPJ Pembiayaan
	113	Buku kas dan RKAS/M
	114	Daftar penerimaan gaji pendidik Daftar penerimaan honor pendidik Daftar penerimaan insentif pendidik
	115	Daftar penerimaan tenaga kependidikan Daftar penerimaan honor tenaga kependidikan Daftar penerimaan insentif tendik
	116	Dokumen pembelajaran dari alokasi pembelajaran (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	117	Dokumen pmbelajaran dari alokasi kegiatan kesiswaan (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	118	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan alat tulis untuk pembelajaran (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	119	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan bahan habis pakai untuk pembelajaran (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	120	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan Alat habis pakai untuk pembelajaran (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	121	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan rapat (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	122	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan transport dan perjalanan dinas (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	123	Dokumen pembelajaran dari alokasi penggandaan soal-soal ulangan/ujian (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	124	Dokumen pembelajaran dari alokasi pengadaan daya dan jasa (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	125	Dokumen pembelajaran dari alokasi anggaran kegiatan operasi tidak langsung misal: uang lembur, konsumsi, asuransi dan lain-lain (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	126	Dokumen pembelajaran dari alokasi biaya operasi sekolah yang meliputi Kesra warga sekolah Pengembangan pendidik dan tendik Sarpras Pengembagnan kurikulum dalam PBM Kegiatan ke-TU-an (SPJ keuangan sekolah, RKAS/M)
	127	SK Kepala Sekolah tentang ada/tidaknya iuran
	128	Surat edaran/pengumuman tentang tidak adanya biaya pendaftaran ulang
	129	Daftar PD penerima bantuan/pembebasan biaya sekolah
	130	Daftar iuran, jika PD bebas dari semua biaya
	131	BA rapat pengambilan keputusan, daftar hadir rapat
	132	RKAS/M, papan informasi, dana sekolah
	133	Buku pedoman pengelolaan keuangan
	134	RKAS/M
	135	SPJ keuangan sekolah
VIII.STANDAR PENILAIAN	136	Rancangan kriteria penilaian dan silabus BA sosialisasi kriteria penilaian pada PD
	137	Silabus setiap mapel memuat teknik: Penilaian yang sesuai, KD dan indikator teknik penilaiannya sesuai/tidak
	138	Perangkat tes buatan guru
	139	Arsip tes, nilai tes, nilai pengamatan, nilai tugas, terstuktur maupun mandiri
	140	Buku analisis hasil belajar PD
	141	Buku penghubung guru dan orang tua, hasil kerja siswa yang telah ditandatangani OT
	142	Program remidi dan pengayaan Revisi perangkat pembelajaran
	143	Buku rapor
	144	Nilai akhlak (buku rapot)
	145	Nilai kepribadian
	146	BA rapat koordinasi tentang hasil UTS, US, UKK Dilampiri undangan, risalah
	147	BA rapat penentuan kriteria kenaikan kelas Dilampiri undangan, risalah
	148	BA rapat penentuan nilai akhir untuk kelompok mapel estetika, penjasorkes Dilampiri undangan, risalah
	149	BA rapat penentuan nilai akhir untuk kelompok mapel agama, PKn Dilampiri undangan, risalah
	150	Buku rapor
	151	Dokumen daya serap dan pencapaian target Setiap akhir semester dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
	152	BA rapat penentuan kelulusan bersama-sama dengan guru kelas, guru mapel dan kasek Dilampiri undangan, risalah
	153	BA rapat penentuan rata-rata sebagai kriteria kelulusan US/UN. Dilampiri undangan, risalah
	154	BA rapat penentuan nilai minimal mapel sebagai kriteria kelulusan UASBN Dilampiri undangan, risalah
	155	Bukti penerimaan SKHUASBN
	156	Bukti penyerahan Ijazah kepada PD yang lulus
	157	BA rapat penentuan PPDB Dilampiri undangan, risalah

Download Contoh AD ART Komite Sekolah

Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah-Setiap Organisasi itu sangat memerlukan AD ART, oleh karena itu komite sekolah pun mestinya memiliki AD ART Komite Sekolah. Di bawah ini salah satu contoh AD ART Komite Sekolah:

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR (AD)

PEMBUKAAN
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara anak, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak; semua anak; baik yang daya tangkap belajarnya cepat maupun yang lamban.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran perlu berpedoman pada lima pilar utama:
(i) Pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan;
(ii) Penggunaan budaya lokal untuk memberdayakan anak;
(iii) Menyukseskan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi
(iv) Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
(v) Semua masyarakat ambil bagian dan berprestasi

Komite SDN 2 Sarirejo adalah lembaga yang bersifat mandiri dan mewadahi peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran semua anak, pemerataan pelayanan pendidikan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di SDN 2 Sarirejo.
Mandiri berarti (a) Komite SD dapat bekerja-sama atau, berkoordinasi dengan Komite SD lain, perangkat Pemerintah Daerah (antara lain UPT Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPRD, yayasan persekolahan atau lembaga lain) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan; (b) dan tidak mempunyai hubungan hirkis atau kaitan stuktural dengan lembaga pemerintah. Bentuk peran guru, Kepala Sekolah, orang tua murid dan masyarakat diwujudkan melalui lembaga yang di sebut  Komite Sekolah.

DASAR HUKUM

1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan hak anak
4). Undang- Undang Nomor 25, tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
5). Undang-Undang Nomor 22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6). Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Bab I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1
1. Komite SD adalah lembaga mandiri yang di bentuk dan di pilih dari dan oleh orangtua/ wali murid, komunitas sekolah unsur-unsur masyarakat yang  berfungsi memberikan pertimbangan penyediaan sumber daya, guna meningkatkan mutu belajar-mengajar dan kinerja murid, guru dan Kepala Sekolah.
2. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota.
3. Kopentensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar, yang di refleksikan dalam kebiasaan , kepribadian dan tindakan.
4. Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian atau bidang fungsional yang terpisah dari sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan tepat guna;
5. Koordinasi instansional adalah koordinasi antar instansi dalam menangani urusan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan;
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): rencana dan pengaturan tentang           (i) kompetensi dan hasil pembelajaran yang harus dicapai murid; (ii) penilaian kegiatan belajar-mengajar; dan (iii) pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan kurikulum di sekolah.( Silakan sesuaikan dengan KTSP atau Kurtilas )
8. Misi Pendidikan, adalah seperangkat tindakan yang di lakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
9. Pakaian seragam murid SD secara nasional (putih-merah) tetap berlaku. Namun demikian sekolah datat menetapkan pakaian seragam lainnya sesuai dngan norma-norma agama, budaya dan sapirasi sekolah masing-masing melalui musyawarah dengan Komite Sekolah.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi antar murid, antar murid dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar.
11. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui motivasi, kegiatan bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan, sehingga murid apat berkembang sebagai pribadi dan anggota masyarakat di masa depan.
12. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
13. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar atau satuan pendidikan luar sekolah yang sederajat dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang sederajat.
14. Pendidikan Nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan-bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembetukan watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat di tengah masyarakat dunia.
15. Penentuan biaya yang di bebankan pada masyarakat/ orang tua didasarkan pada prinsip keadilan, transparasi sesuai dengan kemampuan dari orang tua melalui musyawarah dan mufakat bersama antara orangtua, masyarakat/ Komite Sekolah.
16. Penilaian: untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar murid secara berkelanjutan dan di lakukan melalui ulangan/ ujian harian, tugas, pengamatan dan partofolio.
17. Satuan pendidikan adalah unit penyelenggara pendidikan baik  pada program pendidikan 6 tahun di SD dan satuan pendidikan yang sederajat, yang meliputi sekilah dan jalur pendidikan luar sekolah.
18. Setandar kompetensi murid SD/ MI memiliki;

• Ahlak dan budi pekerti yang luhur
• Pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku
• Kecerdasan, kesehatan jasmani dan rohani
• Kemampuan untuk mempersiapkan kecerdasan anak secara dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
• Menyiapkan murid yang mampu bekerja di masyarakat.

19. Sumber Pembiayaan;

• Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta
• Dana masyarakat/ orang tua murid
• Sumber lainnya seperti hibah/ sumbangan dan lain-lain
• Yayasan/ penyelenggara SD/ MI swasta

20. Tujuan penyelenggaraan di SD/ MI bertujuan agar murid memiliki kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang bermanfaat bagi murid yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta penanaman sikap moril sepiritual guna mempersiapkan murid sebagai anggota masyarakat dan untuk melanjutkan ke SMP/ MTs atau satuan yang sederajat.
21. Unit kegiatan murid: Pada prinsipnya sekolah dapat mendorong dan menyediakan unit kegiatan murid dalam rangka menumbuhkan bakat, minat dan kemampuan berdemokrasi serta latihan kepemimpinan.
22. Visi pendidikan adalah wawasan atau cara pandang jauh ke depan tentang cirri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil pendidikan.

Selengkapnya, silakan Download Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah

Download Contoh SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Mengajar

Download Contoh SK Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru dalam Mengajar

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA UPT DINAS DIKPORA UNIT KECAMAMATAN ... SEKOLAH DASAR ... .................................................................

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAJU SUKSES

Nomor : 800/02

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS GURU KELAS / GURU MATA PELAJARAN DAN TUGAS TAMBAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI MAJU SUKSES

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAJU SUKSES

Menimbang	:	a.       bahwa untuk mengatur pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar dan tugas-tugas tambahan dalam tahun Pelajaran .../... secara profesional perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas-tugas tambahan bagi Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajar; b.      bahwa untuk penetapan Pembagian tugas mengajar bagi Guru Kelas/Guru Mata Pelajar dan tugas-tugas tambahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
Mengingat	:	1.      Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2.      Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 4.      Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Memperhatikan	:	1.      Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom; 2.      Peraturan Derah Kabupaten Kebumen Nomor: 25 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kebumen; MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat	: : : : :	Menetapkan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagai Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajaran sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) dan tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) lampiran Surat Keputusan ini. Kepadanya diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil Kegiatan Belajar Mengajar. Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tahun Pelajaran 2008/2009. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini.
			Ditetapkan Di Tanggal	: :	MAJU SUKSES ............

Kepala Sekolah

Bejo, S.Pd.

NIP. .......

Lampiran

: :

Keputusan Kepala SD Negeri MAJU SUKSES Nomor : 800/02 Tanggal: ............. Tentang: Pembagian Tugas Guru Kelas, dan Guru Mapel.

PEMBAGIAN TUGAS GURU KELAS DAN GURU MATA PELAJARAN

DALAM PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TAHUN PELAJARAN 20../20..

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan	Menagajar Kelas	Jumlah Jam	Tugas Tambahan
1	2	3	4	5	6	7
1		III/D	Kep. Sek	PKn Kls IV s/d VI	6
2		IV/A	Guru Kls.	Kelas II	24	Humas
3		IV/A	Guru Kls	Kelas I	24	Kurikulum
4		IV/A	Guru Kls	Kelas VI	30	Kesiswaan
5		IV/A	Guru Kls	Kelas IV	24	Ketenagaan
6		IV/A	Guru PAI	Pend. Agama Islam Kls I s/d VI	18	Sarpras
7		IV/A	Guru Kls	Kelas II	30	Keuangan
8		IV/A	Guru Kls	Kelas V	28	Kesiwaan
9		III/D	Guru OR	Guru Penjaskes	18	K 7
10		II/A	Penjaga	Penjaga	-	K 7
11		-	GTT	Bahasa Inggris	6	-
12		-	GTT	Perpustakaan	-	Perpustakaan
13		-	PTT	TU	-	-

Kepala Sekolah

Bejo, S.Pd.

NIP. ..........

Silakan Download Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar

Download Pedoman Penulisan Ijazah SD 2015

Download Pedoman Penulisan Ijazah SD 2015-Sobat Pembaca, kali ini saya akan mengarsipkan pedoman penulisan blangko ijazah SD tahun pelajaran 2014/2015 yang dalam file rar yang sudah saya upload dengan google drive sehingga jika Anda membutuhkan maka dengan mudah untuk mendownloadnya. File rar tersebut berisi :

1. Contoh penulisan blangko ijazah 
2. Contoh berita acara sisa ijazah
3. Contoh blangko lampiran permohonan ijazah
4. Contoh format nilai ujian praktik
5. Contoh nilai ijazah
6. Contoh format PK5 dan PK6

PEDOMAN PENULISAN BLANGKO IJAZAH  SD, DAN SDLB  TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ijazah merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Oleh karena itu kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan. 

Atas dasar tersebut di atas, dipandang perlu adanya pedoman penulisan blangko Ijazah sebagai petunjuk dalam pengelolaannya di sekolah. 

Diharapkan dengan adanya pedoman tersebut, dapat meningkatkan ketepatan, kebenaran dalam penulisan blangko Ijazah dan dapat meminimalkan kesalahan dalam penulisan, sehingga penggunaan blangko Ijazah menjadi lebih efisien.

B. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)  ;  

  

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 12);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;

19.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 62);

20.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/25A Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015;

21. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Nomor 009/H/HK/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada  Sekolah/Madrasah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2014/2015;

22.Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 027/H/EP/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor 023/H/EP/2015 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pencetakan Blangko Sertifikasi Hasil ujian Nasional pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015;

23.Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028/H/EP/2015 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pencetakan Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015;

24.Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Mei 2015 nomor 2380/H/TU/2015 perihal Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah Tahun Pelajaran 2014/2015;

25. Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan tanggal 19 April 2012 nomor 004/SDAR/BSNP/IV/2012 perihal Mekanisme Penandatanganan SKHUN dan Ijazah;

26. Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan tanggal 28 Mei 2012 nomor 0007/SDAR/BSNP/V/2012 perihal Penandatanganan SKHUN dan Ijazah

C. TUJUAN

Pedoman Penulisan blangko Ijazah ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk secara umum dan khusus tentang penulisan blangko Ijazah. 

2. Memberikan contoh tentang penulisan blangko Ijazah untuk menghindari kesalahan penulisan blangko Ijazah. 

D. RUANG LINGKUP

1.  Pedoman penulisan blangko Ijazah meliputi sistem pengkodean, petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blangko Ijazah dan contoh penulisan blangko Ijazah.

2.  Pedoman penulisan blangko Ijazah ini terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Ijazah dari satuan pendidikan (SD, dan SDLB) Tahun Pelajaran 2014/2015.  

E. JENIS-JENIS BLANGKO IJAZAH  

Jenis blangko Ijazah terdiri dari :

1.  Blangko Ijazah SD  

2.  Blangko Ijazah SDLB 

a.  Blangko Ijazah SDLB Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras, dan Autis

b. Blangko Ijazah SDLB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Autis, dan Tunaganda

F.SISTEM PENGKODEAN

Kode tempat penerbitan dan jenis sekolah untuk Ijazah diatur sebagai berikut :

1.Kode Tempat Penerbitan

Kode tempat penerbitan adalah tempat penerbitan dalam negeri.

Kode tempat penerbitan dalam negeri adalah angka kode Provinsi. Sistem pengkodean didahului dengan huruf kapital DN, sebagai singkatan dari dalam negeri, sehingga sistem pengkodean untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

DN-03 = Provinsi Jawa Tengah (DN-03 sudah tercetak pada blangko Ijazah)

2.Kode Jenjang Pendidikan dan Jenis Sekolah

a. Kode Jenjang Pendidikan :

D =  Pendidikan Dasar

b. Kode Jenis Sekolah, meliputi :

Dd =  SD    (Sekolah Dasar)

Ddb =  SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)

Selengkapnya silahkan Download Pedoman Penulisan Ijazah SD 2015. Semoga bermanfaat

Pedoman yang ada di file tersebut adalah pedoman untuk Kabupaten Kebumen. Untuk Kabupaten yang lain silakan menyesuaikan peraturan /pedoman yang ada di kabupaten Anda, tapi sebenarnya prinsipnya sama.

Pesan Pangdam Jaya di Hari Anak: Waspadai Pertumbuhan Teknologi

Sambung Info- Jakarta - Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo punya pesan tersendiri dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Mayjen Agus berpesan kepada orang tua agar memperhatikan perkembangan teknologi terkait pertumbuhan anak.

"Kini teknologi informasi berkembang begitu cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan," ujar Pangdam Jaya seperti tertulis dalam keterangan Pangdam Jaya yang diterima detikcom, Kamis (23/7/2015).

Menurut Mayjen Agus, teknologi informasi dan komunikasi memiliki banyak peranan. Di mana tidak semua perkembangan teknologi dapat berdampak baik kepada anak. Ia pun memiliki pesan kepada para orangtua.

Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo

"Pada HAN 2015, hendaknya para orangtua dapat mengawasi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya seperti games, video, handphone, dan internet. Teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat, teknologi tetap ada sisi buruknya," tutur Mayjen Agus.

Pesatnya perkembangan teknologi tersebut dikatakan Pangdam Jaya dapat menyebabkan sifat ketergantungan, khususnya internet. Untuk itu, inilah yang disebut Mayjen Agus harus menjadi atensi para orangtua.

"Bagi sebagian orang kadar kebahagiaan diukur dengan koneksi internet tanpa batas selama 1x24 jamx30harix12 bulan dan seterusnya," kata jenderal bintang 2 itu.

Peringatan HAN kali ini dinilai Mayjen Agus perlu dimaknai sebagai momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia. 

Ini terkait dengan bagaimana setiap pihak menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa membeda-bedakan atau diskriminatif.

"Memberikan yang terbaik untuk anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Peringatan HAN juga untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran anak akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada orangtua, masyarakat, serta kepada bangsa dan negara," jelas Agus.

Selain itu, kata Pangdam Jaya, hari anak juga harus dimaknai sebagai kepastian pada perlindungan dan pemenuhan hak anak agar tumbuh dan berkembang secara oprimal. Dengan begitu anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas, tangguh, kreatif, jujur, sehat, cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia.

"Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai generasi penerus di masa mendatang. Anak seyogiyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadu manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa," terang Pangdam Jaya.

Pada HAN 2015 Agus pun berharap seluruh pihak, baik orang tua hingga pemerintah untuk dapat memastikan perlindungan anak sesuai UU yang diatur. Yakni tentang Perlindungna Anak.

"UU No 23 tahun 2002 yaitu melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi," tutup Mayjen Agus.

Disalin dari : http://news.detik.com/berita/2974058/pesan-pangdam-jaya-di-hari-anak-waspadai-pertumbuhan-teknologi

Anehnya Guru Go Blog

Kenapa Harus "Guru Go Blog"?

22 Maret 2013 11:29:15 Dibaca :
Pertama kali melihat istilah "Guru Go Blog" beberapa tahun lalu saya sudah bertanya-tanya, siapa yang punya ide membuat slogan itu. Selain tidak enak didengar, menurut tata bahasa Bahasa Inggris juga salah kaprah.

Saya bukan ahli bahasa atau pun pernah belajar Bahasa Inggris secara formal tapi Bahasa Inggris merupakan passion bagi saya jadi saya terus menerus mempelajarinya. Tak banyak yang saya kuasai soal tata bahasa Inggris tapi kalau tata bahasa sederhana dan umum digunakan saya sedikit paham.

Kembali ke "Guru Go Blog", saya heran kenapa tidak memakai Bahasa Indonesia utuh atau Bahasa Inggris seluruhnya. Sampai saat ini saya belum menemukan padanan kata untuk "blogging" dalam Bahasa Indonesia tapi saya biasa pakai bahasa pergaulan "ngeblog".

Menilik satu per satu, kata "guru" memang ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Inggris tapi menurut yang saya ketahui kata tersebut merujuk kepada orang yang membimbing orang lain secara spiritual BUKAN kata yang menunjukkan pekerjaan mengajarkan ilmu eksakta dan lain-lain sebagaimana ilmu yang kita pelajari di sekolah. Alih-alih memakai kata "guru" kenapa tidak diganti "teachers" sekalian?

Kemudian kata kerja "go" setahu saya selalu diikuti dengan gerund. Apakah gerund? Definisi gerund menurut yang saya mengerti adalah kata kerja yang ditambah -ing (infinitive + ing) yang walaupun berupa kata kerja tapi fungsinya menggantikan kata benda dalam satu kalimat. Menurut saya formasi yang benar bukan "Go Blog" tapi "Go Blogging" walau masih agak tidak enak didengar.

OK, karena saya tidak tahu bagaimana menuliskannya dalam Bahasa Indonesia, saya akan tetap memakai istilah Bahasa Inggris tapi mengubah "Guru Go Blog" menjadi "Teachers Go Blogging".

Saya tidak mau jadi orang yang sok tau, hanya saja penggunaan istilah yang salah dalam bahasa asing menurut saya penghinaan terhadap budaya bangsa lain dan budaya sendiri. Kalau tidak tahu betul bagaimana tata bahasanya apa tidak sebaiknya memakai bahasa sendiri saja, toh memakai Bahasa Indonesia menunjukkan kebanggaan terhadap bangsa sendiri daripada memakai istilah bahasa asing yang salah , pada akhirnya malah memalukan. Jika  ada yang salah dengan opini saya, silakan berbagi di komen agar kita semua sama-sama belajar.

Salam.(Dwi Purwanti )
Sumber : http://www.kompasiana.com/miss_curious/kenapa-harus-guru-go-blog_552e05306ea834cf1e8b45ac